Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai permasalahan yang sering muncul, penyebabnya, serta solusi yang dapat diterapkan agar proses administrasi perpajakan berjalan lancar.

Reformasi perpajakan melalui sistem informasi sudah dilakukan secara bertahap sejak 2017 dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik.

Dengan adanya pembaruan digitalisasi perpajakan ini, DJP berupaya untuk memberikan transformasi administrasi perpajakan Indonesia, meliputi:

Meminimalisir kesalahan pencatatan laporan pajak, sehingga tidak perlu khawatir adanya ketidaksesuaian laporan pajak.

Untuk NPWP, penduduk Indonesia akan menggunakan NIK, sementara badan usaha dan non-penduduk tetap memakai format lama dengan menambahkan angka "0" di depan. Penggunaan structure ini memudahkan integrasi knowledge dan menghindari kebingungan dengan nomor berbeda. 

oleh DJP merupakan langkah besar dalam proses modernisasi perpajakan di Indonesia. Dengan sistem ini, DJP tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Beberapa perubahan dapat langsung diproses oleh sistem dan beberapa lainnya masih membutuhkan penelitian.

menyederhanakan pendaftaran NPWP dan aktivasi akun PKP sehingga semua layanan dapat diakses langsung setelah validasi facts.

Coretax menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan komprehensif. Wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak.

bukan hanya digunakan Wajib Pajak, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Dari hari ke hari kami terus memantau dan menyelesaikan permasalahan yang muncul pada waktu interaksi dengan sistem yang kami luncurkan. Kendala utamanya adalah karena volumenya tinggi.

DJP mau tidak mau harus meminta maaf atas kekisruhan yang ditimbulkan akibat implementasi Coretax. Sebagai kompensasi, Kementerian Keuangan berjanji tidak akan mengenakan click here sanksi keterlambatan administrasi pajak selama masa transisi sistem coretax.

Ia juga sempat mengatakan bahwa coretax akan menggabungkan twenty sub-aplikasi yang ada di sistem inti perpajakan dan memasukannya hanya dalam satu aplikasi.

Terdapat fitur pemberian imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara on the web

Dengan aturan pelaksanaan tersebut, kami harap pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang diatur dalam PMK Nomor eighty one Tahun 2024 akan mudah tercapai,” jelas Dwi melalui keterangan resmi yang diterima